Korupsi sudah berurat berakar dalam diri bangsa Indonesia, dengan banyaknya fakta korupsi yang terjadi, meskipun pemerintah sudah membentuk perangkat peraturan dan kelembagaan yang secara khusus bertugas menanganinya, seperti Undang-Undang anti korupsi dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya dan perangkat tersebut masih belum berdaya mengikis penyakit kronis korupsi. Pemerintah tahun-tahun terakhir ini telah berupaya untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mental yang bobrok dalam diri pejabat dan aparatur penyelenggara negara. Selain itu, akibat dari tidak tegasnya penegakan hukum di Indonesia, gaji yang rendah, dan kurangnya pengawasan. Melihat kenyataan tersebut, seharusnya pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya lebih meningkatkan upaya pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme,  Pemerintah harus berani melakukan penindakan hukum yang lebih sungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk yang terjadi di masa lalu dan segera menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya pada mereka yang telah terbukti bersalah menyelewengkan uang negara. Pemerintah juga harus cepat tanggap dan harus dapat mempercepat proses hukum terhadap aparatur negara, terutama aparat penegak hukum yang diduga melakukan praktek KKN, serta” melakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum. Pemerintah harus berupaya meningkatkan pembinaan mental para penyelenggara negara serta lebih menegakkan supermasi hukum, dan memberikan teladan kepada aparatur Negara. Pemerintah juga harus lebih menggalakkan upaya pemberantasan KKN dengan mengefektifkan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diharapkan dapat meningkatkan usaha-usaha pemberantasan KKN yang telah menghantarkan bangsa Indonesia ke jurang kemiskinan. Hal ini sangat perlu dilaksanakan secara maksimal demi memperbaiki citra bangsa Indonesia di mata dunia, dan untuk mengobati rasa keadilan masyarakat. Masyarakat juga harus segera sadar untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung gerakan anti korupsi.

Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan melakukan penyelewengan / penyalahgunaan uang Negara / perusahaan untuk kepentingan pribadi / orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:582), sedangkan menurut Transparancy Internasional; korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik para politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur: (a), melanggar hukum yang berlaku, (b) penyalahgunaan wewenang, (c) merugikan negara, (d) memperkaya pribadi / diri sendiri. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi, semua bentuk pemerintah / pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya, (http:// id.wikipedia.oro/wiki/korupsi).

Kolusi

Kolusi adaiah kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan antara pejabat dengan pengusaha (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 582). Sebagai contoh di bidang ekonomi, kolusi terjadi pada industri di mana beberapa perusahaan yang bersaing bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Dan dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kartel adalah kasus khusus dari kolusi berlebihan yang juga dikenal sebagai kolusi tersembunyi.

Nepotisme

Nepotisme adalah perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat.dan kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan sanak saudara sendiri terutama di jabatan, pangkat) di lingkungan pemerintahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2001:780). Artinya seseorang yang lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya. Sebagai contoh, seorang manajer mengangkat atau menaikkan jabatan seorang saudara, bukannya seseorang yang lebih layak atau memiliki kualifikasi untuk jabatan tersebut. Manajer tersebut dianggap bersalah karena melakukan nepotisme. Pakar-pakar biologi telah mengisyaratkan bahwa tendensi terhadap nepotisme adalah berdasarkan naluri, sebagai salah satu bentuk dari pemilihan saudara.